Advertise Here

Banner Header

Tuesday, December 11, 2018

kuningan religi

FORUM ORMAS DAN LSM KUNINGAN, DESAK PEMBERHENTIAN PEMBANGUNAN RS TERPADU


KUNINGAN – Diduga karena masih belum menempuh prosedur perijinan yang sesuai aturan, pembangunan sebuah Rumah Sakit yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien, depan Kampus Uniku, didesak untuk dihentikan oleh beberapa pentolan aktivis yang tergabung dalam Forum Ormas dan LSM Kabupaten Kuningan.

Saat ditemui dalam pertemuan mereka, Selasa (11/12/2018), juru bicara Forum Ormas dan LSM Kuningan, Nana Rusdiana menyatakan bahwa pihaknya meminta proyek pembangunan RS Terpadu itu dihentikan karena diduga ada pelanggaran perijinan.

" Disinyalir juga ada unsur gratifikasi, berdasarkan hasil observasi kami ke beberapa instansi, " ujarnya didampingi Ketua Gamas Kuningan, Nana Nurudin, Ketua LSM Siluman, Muhammad Nur, Ketua Garis, Jamaludin Marpaung, dan Ketua KAB, Asep H Johari.



Berdasarkan penelusurannya di beberapa instansi/dinas, sambung Nana, mereka mengatakan belum pernah mengeluarkan surat ijin atau rekomendasi apapun terkait pembangunan RS Terpadu itu. 

Namun, ucapnya, IMB RS Terpadu tersebut sudah terpampang dan proses pembangunan sudah berjalan.

" Kami meminta Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Kuningan agar bertindak serius terhadap masukkan ini, yang kami ungkapkan juga saat berdialog dengan mereka kemarin, " tandas Ketua Barak ini

Sebelumnya, Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda, saat menjawab aspirasi forum Ormas ini mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang materi perihal perijinan tersebut. Sementara, Sekda Dian Rachmat Yanuar, menjelaskan bahwa pembangunan RS tersebut sudah sesuai dengan RTRW.

Terpisah Kejari Kuningan, Adhyaksa Darma Yuliano, mengatakan akan mengedepankan pihak Inspektorat dan Setda, untuk mengumpulkan apakah itu benar murni ataukah hanya pelanggaran administratif saja atau memang prosedur,

" Kami akan melihat, kalau ada laporan maka pihaknya akan menelaahnya, kalau hanya administratif pihaknya akan menyerahkan ke APIP. Jika ada unsur gratifikasi atau suap-menyuap, baru kami akan melakukan penindakan, " ucapnya (Nars)
kuningan religi

HARI HAK ASASI MANUSIA, KABUPATEN KUNINGAN RAIH PENGHARGAAN PEDULI HAM


JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke 70, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang dinilai peduli terhadap pelaksanaan HAM di daerahnya.



Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, merupakan salah satu yang menerima penghargaan tersebut. Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda, menghadiri langsung penganugerahan penghargaan tersebut di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Saat dimintai keterangan terkait pemberian penghargaan, Wabup Edo, sapaan akrabnya, mengaku bahwa penghargaan tersebut merupakan buah kerjasama semua pihak dalam pelayanan publik berbasis HAM di Kabupaten Kuningan.

" Ke depan kinerja ini harus dipertahankan karena kinerja kita sudah diakui oleh Pemerintah Pusat ini terbukti dengan diberikannya penghargaan kepada Kabupaten Kuningan, " tuturnya.

Sebagai Wakil Bupati baru, Edo mengapresiasi langkah-langkah Bupati Acep Purnama yang telah menerapkan prinsip-prinsip kinerja berbasis HAM. Dirinya pun mengatakan siap mendukung segala program-program yang telah di tetapkan dalam perencanaan pembangunan sehingga dengan sinergitas ini kedepan Kabupaten Kuningan akan semakin maju dalam segala hal.



Sementara, dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Lauli mengatakan, dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM ini diharapkan dapat memompa semangat dan motivasi daerah lain yang belum menerima penghargaan agar lebih peduli lagi terhadap pelayanan publik berbasis HAM.

Yasonna mengapresiasi para Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan pembangunan dengan pendekatan-pendekatan yang melindungi hak rakyatnya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dilakukan semata-mata agar masyarakat merasa dilindungi hak nya.

Ia menyampaikan keyakinannya jika seluruh Kepala Daerah betul-betul menerapkan etika pembangunan sesuai dengan nilai-nilai HAM, maka akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Peringatan hari HAM ini sebagai momentum untuk melaksanakan koreksi terhadap pelaksanaan HAM dimasing-masing Negara,” ungkap Yasonna. (Nars)
kuningan religi

"NARUTO" PEDAGANG MIE AYAM ASAL KUNINGAN, DIUNDANG ACARA HITAM PUTIH


KUNINGAN – Pemberitaan tentang seorang pedagang Mie Ayam (Mie Ramen) yang berpenampilan ala tokoh film kartun Naruto asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, rupanya menjadi viral di media sosial.

Salah satu media sosial yang melambungkan namanya adalah KasKus, sebuah situs forum dunia maya dengan 6 juta pengguna. Penampilan Suratmin (47), nama pedagang ala Naruto ini, sempat mendapat ratusan komentar dalam forum tersebut.



Alhasil, pria asal Kelurahan Purwawinangun Kabupaten Kuningan yang tenar dengan panggilan Gembis ini, Selasa (11/12/2018), patut diacungi jempol saat diundang untuk tampil di acara Hitam Putih, yang ditayangkan Trans 7 secara live.

Dengan logat bahasa khasnya, "Siip Lah", Gembis, tampil agak sedikit grogi saat Dedi Corbuzier menyuruhnya memperagakan cara membuat mie ramen dari buah naga yang menjadi ciri khas dagangannya tersebut.

Gembis pun akhirnya memperagakan bagaimana cara membuat mie ramen dari awal hingga siap disantap. Dedi, sang Host, mendapat giliran mencicipi mie buatan Gembis. Dan Alhasil, Dedi pun mengaku bahwa mie buatan Gembis tak kalah rasanya dari mie ramen pada umumnya.

Yang lucu, saat Dedi bertanya dimana Sang Naruto biasa mangkal berjualan. Gembis terlihat berpikir lama, akhirnya ia mau mengatakan di mana ia berjualan.



" Saya biasa mangkal di atas trotoar, di depan BRI Pusat Kota Kuningan, Jawa Barat, " ujarnya.

Sontak saja ungkapan Gembis membuat gelak tawa Dedi yang ditemani oleh dua pembawa acara lainnya.

Gembis, penjual mie ramen buah naga, asal Kabupaten Kuningan ini mengaku belum lama berjualan. Bahkan, diakuinya juga, saat berjualan dari jam 09:00 pagi hingga 16:00 sore, Ia baru bisa menjual 15 porsi mie ramen saja.

Padahal, jika dilihat dari penampilan hidangan mie ramen buatannya, dengan harga Rp 10ribu per porsi, mie ramen buatan "Naruto" ini recomended sekali. Topingnya saja bermacam-macam, mulai wortel, jagung, sawi, keju hingga telur puyuh rebus. (Nars)

Monday, December 10, 2018

kuningan religi

DAPAT MASUKAN DUGAAN SIMPANG-SIUR PERIJINAN, INI KATA SEKDA DAN KAJARI



KUNINGAN – Dalam dialog antara pengurus Ormas dan LSM dengan pihak Kejari Kuningan dan Pemkab Kuningan yang berlangsung pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2018, Senin (10/12/2018) di Halaman Kantor Kejari Kuningan, terungkap persoalan prosedur ijin pembangunan sebuah RS Terpadu yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien Kuningan.

Ketua Barak, Nana Rusdiana, mempertanyakan tentang dugaan belum beresnya proses perijinan pembangunan RS tersebut. Ia mengatakan hal itu, setelah melihat dan mempertanyakannya ke beberapa dinas terkait.

" Bukan kami anti dan menolak pembangunan yang sedang berlangsung. Tentang adanya pembangunan sebuah gedung depan Uniku, kami sudah mengetahui dari beberapa dinas terkait belum ada yang pernah mengeluarkan rekomendasi apapun (terkait pembangunan RS), tapi mengapa IMB sudah ada? " tanya Nana.

Menjawab pertanyaan dari pentolan ormas tersebut, Wabup M Ridho Suganda semula mengatakan akan menghentikannya jika memang menjadi persoalan. Namun pernyataannya diralat ketika diwawancarai media, bahwa pihaknya akan mengkaji ulang materi yang dipertanyakan.

Sementara, Sekda Dian Rachmat Yanuar, menjelaskan bahwa persoalan dan masalah perijinan yang dipertanyakan memang diakuinya karena masih kurangnya daya dukung maksimal dari regulasi yang ada.



" RTRW yang melindungi ketenangan para investor dalam berinvestasi, terakhir dibuat pada tahun 2011. Idealnya, setelah ada RTRW dilanjutkan dengan adanya RDTR, " terang mantan Kepala Bappeda tahun 2011 ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menurutnya adalah discretion-system, yakni sistem yang memberikan adanya diskresi-diskresi, disesuaikan dengan adaptasi perkembangan pola ruang. 

" Saya bukan bermaksud membela diri, proses perijinan yang terjadi, kaitan dengan pabrik pulpen dan rumah sakit, itu sudah sesuai dengan RTRW. Karena ini bersifat global, diskresi, " ungkap Dian.

Proses pembangunan yang terjadi, menurutnya, diperbolehkan sesuai undang-undang, asal diperkuat dengan sidang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Adapun tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kuningan yang nafasnya bersumber dari RTRW, diakuinya lagi, masih sedang dalam pembahasan. 

" Untuk saat ini, karena RDTR belum ada maka kita mengacu pada RTRW yang membolehkan adanya diskresi, dan diperkuat melalui sidang TKPRD, " tandasnya.

Jika ke depan RDTR sudah ada, maka imbuhnya, sudah tidak dibenarkan lagi adanya diskresi tersebut. Penyusunan RDTR ini, katanya, harus penuh dengan kehati-hatian karena berpengaruh pada kondisi Kuningan 20 tahun ke depan.

Terpisah, Kepala Kejari Kuningan, Adhyaksa Darma Yuliano, terkait persoalan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat sejauhmana adanya kerawanan-kerawanan di sana. 

" Kita kedepankan teman-teman di Inspektorat dan Setda, bagaimana mengumpulkan apakah itu benar murni ataukah hanya pelanggaran administratif saja atau memang prosedur, " paparnya. 

Kejari, imbuh Adhyaksa, akan melihat, kalau ada laporan maka pihaknya akan menelaahnya, kalau hanya administratif pihaknya akan menyerahkan ke APIP. Jika ada unsur gratifikasi atau suap-menyuap, baru pihaknya akan melakukan penindakan.  (Nars)