TAPD Diundang Rakor, DPRD Kuningan Pertanyakan Serapan Anggaran Rp 18,5 Miliar



KUNINGAN - Besaran anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan yang berjumlah Rp 18,5 miliar, dipertanyakan DPRD Kabupaten Kuningan perihal penyerapannya. 

Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kuningan, pada Kamis (09/04/2020) sore,  sejumlah pimpinan DPRD, termasuk Anggota Banggar,  mengundang TPAD Pemkab Kuningan untuk membahas beberapa hal terkait penyaluran anggaran penanganan Covid-19 tersebut. 



Hadir dalam kesempatan itu,  Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi,  bersama tiga wakilnya,  Sekda Kuningan, Dian Rchmat Yanuar,  dan Kepala BPKAD Kuningan,  Asep Taufik Rohman.

Saat dikonfirmasi wartawan,  Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi mengatakan rapat tersebut merupakan rapat koordinasi para pimpinan DPRD,  Fraksi dan Komisi.  Karena dalam kondisi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan rapat pun terbatas untuk melaksanakan Social Distancing.

"Tadi kita tanyakan adalah tentang pergeseran anggaran yang Rp 18,5 miliar. Karena ini nilainya besar,  maka ini kita tanyakan, " terang Zul,  sapaannya. 

Besaran anggaran itu, menurutnya adalah untuk penanganan pencegahan Covid-19, yang sumbernya dari DID,  BTT dan Silpa. Sesuai Inpres nomor 4, kata Zul, semua kegiatan yang tidak prioritas, itu bisa dialihkan untuk penanggulangan bencana.

" Yang jadi pertanyaan kami,  sudah sejauh mana anggaran Rp 18,5 miliar ini terserap.  Karena di satu sisi uangnya besar,  di sisi lain banyak keluhan,  " tandasnya.

Keluhan tersebut,  dijelaskan Zul,  datang dari para petugas RS,  relawan posko perbatasan terkait kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) ,  dan lain sebagainya.

"Menurut Pak Sekda tadi,  uang yang tersedia masih ada dan belum terserap semuanya,  karena dialokasikan untuk APD,  " ujarnya.

Kesulitan pembelian APD oleh pemerintah, tambahnya, karena saat ini keberadaan APD tersebut seperti barang langka. 

"Tadi juga kami menyoroti kecilnya anggaran untuk pengadaan sembako dan stok pangan dalam percepatan penanganan Covid-19 ini, " kata Dia. 

Di lain pihak,  Sekda Kuningan, Dian Rachnat Yanuar, saat diwawancara,  mengatakan pergeseran anggaran yang direncanakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kuningan adalah untuk parsial ketiga. 

"Yang keduanya adalah diprioritaskan untuk pencegahan,  medis,  seperti rumah sakit,  dan untuk parsial ketiga ini difokuskan untuk jaringan pengaman sosial, " kata Sekda Dian. 

Banyaknya target masyarakat yang akan dibantu,  ujarnya,  yang bersumber dari Pemerintah Pusat ada sekira 90 ribu warga. Kemudian dari Pemprov Jabar ada 48 ribu warga. 

" Sementara dari APBD kita,  untuk mengcover yang tidak terbantu dari pusat dan provinsi, ada sekira 18.800 paket untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19 selama tiga bulan ke depan, " katanya. 

Kategori penerima bantuan nanti,  imbuhnya adalah warga yang tergolong masyarakat miskin dan yang terdampak adanya pandemi Covid-19 ini. 

"Mereka ada dari sektor UKM, pekerja transportasi, pariwisata, pemulung dan lain sebagainya,  " rinci Dian. 



Terkait adanya pertanyaan dari DPRD tentang keluhan petugas kesehatan dan penjaga posko-posko perbatasan,  Dian mengakuinya memang belum sepenuhnya terealisasi. 

"Kita akui karena memang seluruh kota/kabupaten pun masih tergagap-gagap menghadapi datangnya pandemi ini,  " jelasnya. (Nars) 

No comments

Powered by Blogger.