PKB Minta Pemerintah Daerah Siapkan Anggaran Bagi Pondok Pesantren untuk Hadapi New Normal


KUNINGAN - Menghadapi jika diberlakukannya kebijakan tatanan normal baru,  atau yang banyak disebut dengan istilah new normal, DPC PKB Kuningan mendorong Pemerintah Daerah Kuningan agar segera mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang sebelum nanti diterapkan.

Hal itu dikatakan Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kuningan,  pada Kamis (28/05) siang. Saat itu,  kebetulan, Ujang sedang menerima tamu Pimpinan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU)  Kabupaten Kuningan, KH Maksum dan pengurus RMI-NU lainnya,  KH Miftahul Ulum. 

Di hadapan dua orang kiai besar tersebut,  Ujang menuturkan,  bahwa jika nanti akan diterapkan kenormalan baru di Kabupaten Kuningan,  perlu ada kesamaan pemahaman pada masyarakat,  apa itu tatanan normal baru tersebut. 
"Ini harus benar-benar tersosialisasikan dengan baik dan massif kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar pada saatnya nanti benar-benar diberlakukan, tidak ada kendala, " ungkapnya.

Kemudian, Ujang pun menegaskan agar tatanan normal baru yang nanti dilaksanakan, tidak hanya menyasar pada komponen masyarakat  yang selama ini menjadi pusat pembicaraan, sepeti di sektor ekonomi dan sosial budaya di masyarakat umum saja.

"Tetapi juga PKB, meminta pada pemerintah agar memperhatikan juga bagaimana sektor pendidikan seperti pondok pesantren bisa melaksanakan tatanan normal baru itu dengan baik, " tandasnya.



Pihaknya meminta Pemda Kuningan untuk mempersiapkan pondok-pondok pesantren yang tersebar di Kuningan agar bisa menjalankan kenormalan baru itu dengan segala faktor penunjangnya.

"Karena kita maklumi pondok-pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan ini sangat banyak, ada sekitar 250 pondok dan 175 di antaranya sudah memiliki ijin operasional dari Kemenag, " sebut legislator asal Kecamatan Maleber ini.

Pada semua pontren tersebut, Ujang meminta agar Pemda Kuningan bisa memperhatikan dan memberikan bantuan agar bisa menjalankan tatanan normal baru yang nanti akan dilaksanakan.

"Fraksi PKB khususnya malah meminta kepada Pemkab Kuningan agar bisa menganggarkan khusus untuk pontren-pontren tersebut sebagai persiapan menghadapi tatanan kehidupan normal baru di lingkungan pontren tersebut, " paparnya.

Karena untuk menghadapi tatanan normal baru tersebut, Pondok Pesantren harus mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya dari segi medis dan lainnya.

"Kan harus ada persiapan medis, misalnya seperti alat cuci tangan, ketersediaan masker, dan alat penunjang protokol kesehatan lainnya. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan itu bagi pontren ini, " ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya menyoroti jika tatanan normal baru diberlakukan di pondok pesantren, apakah perekonomian mereka akan berjalan dengan mulus atau tidak.

"Sisi ekonomi pontren ini juga harus diperhatikan. Karena, jangankan untuk memperhatikan ekonomi, sarana fasilitas juga banyak yang belum lengkap, lalu dipaksa untuk mengikuti protokol kesehatan yang alat penunjangnya saja masih minim di sana," kata Ujang.

Menyambung, pernyataan Ujang, Ketua Himpunan Pondok Pesantren NU (RMI-NU) Kabupaten Kuningan, KH Maksum, juga membenarkan bahwa sebagian besar pondok pesantren di Kuningan masih minim fasilitas penunjang untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan jika kebijakan normal baru akan diterapkan.

"Selama ini, pemerintah seperti lupa kepada pondok pesantren di tengah pandemi Covid-19 ini. Kami juga sebenarnya terdampak, namun ada rasa tidak tega jika harus mengeluhkan hal ini, " tuturnya.

Selama pandemi, kata Dia, ada sebagian santri yang terpaksa harus dipulangkan, karena sektor ekonomi pondok dan keluarga para santri juga jelas terdampak.



"Alhamdulillah, suara kami sekarang didengar oleh PKB dan diteruskan kepada pemerintah daerah, untuk memikirkan pondok pesantren. Karena dengan situasi pandemi ini, kami juga sama dengan warga lainnya, sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah, " tukasnya. (Nars)

No comments

Powered by Blogger.