KUNINGAN - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan
dua periode, Iyan Irwandi, dipercaya memimpin Koalisi Kependudukan dan
Pembangunan Kabupaten Kuningan selama kurun waktu lima tahun karena dianggap
mampu menjalankan roda organisasi yang baru tersebut.
Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat, Ferry Hadiyanto, mengatakan, kepengurusan di Kabupaten Kuningan, cukup
unik dan berbeda karena biasanya, posisi ketua di kabupaten/kota di luar Jawa
Barat, dijabat oleh kalangan akademisi
perguruan tinggi.
Namun di Kota Kuda sendiri, yang dipercaya sekaligus tampil
mengemban amanah dalam memajukan organisasi kabupaten pertama yang dibentuk di
Provinsi Jawa Barat adalah dari unsur wartawan sehingga diharapkan mampu
memberikan warna untuk penanganan permasalahan kependudukan sesuai tugas pokok
dan fungsi (tupoksi).
“Kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat, unsur PWI dijadikan
sebagai salah satu anggota Majelis Kependudukan. Begitu pula di daerah-daerah luar provinsi,
para ketuanya dari kalangan perguruan tinggi tetapi di Kabupaten Kuningan, Pak
Iyan Irwandi, malah oleh peserta, diminta sekaligus dipercaya menduduki jabatan
ketua. Untuk itu, selamat mengemban tugas mulia tersebut,” ujarnya, kemarin.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kuningan, Hj. Poppy N. Puspitasari.
Menurut istri mantan sekretaris daerah (sekda), keberadaan organisasi Koalisi
Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, diharapkan menjadi mitra
strategis dalam membantu penanganan permasalahan kependudukan di Kota Kuda.
Apalagi, dalam sepak terjangnya nanti, Iyan Irwandi selaku
ketua, akan dibantu pula dari kalangan akademisi perguruan tinggi, seperti
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU), Universitas Kuningan (Uniku),
Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
Ditambah kalangan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan
& Anak, DPPKB, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta unsur lainnya.
Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten
Kuningan, Iyan Irwandi, menuturkan, awalnya ia menolak untuk menduduki jabatan ketua tetapi karena desakan
peserta workshop dan pembentukan Koalisi Kependudukan dari berbagai unsur yang
meminta kesediaannya, maka mau tidak mau, harus diterima.
Untuk itu, ia akan
secepatnya, melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh pengurus guna menyusun
program kerja, termasuk dengan Komisi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Komisi
Peningkatan Kualitas Penduduk, Komisi Mobilisasi Penduduk, Komisi Kerjasama
Pendidikan, Komisi Advokasi dan Pembangunan Keluarga serta Komisi Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan.
