PULUHAN WARGA KAWUNGSARI SEGEL KANTOR PELAKSANA PROYEK WADUK CILEUWEUNG - Kuningan Religi

Breaking


Rabu, 21 November 2018

PULUHAN WARGA KAWUNGSARI SEGEL KANTOR PELAKSANA PROYEK WADUK CILEUWEUNG


CIBEUREUM - Akibat merasa belum terpenuhinya hak ganti rugi dan relokasi tempat tinggal, puluhan warga Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan yang terdampak adanya pembangunan Waduk Cileuweung (Waduk Kuningan) melakukan aksi segel kantor pelaksana proyek, Rabu (21/11/2018).

Mereka menyegel kantor pihak pelaksana, PT WIKA, agar segala kegiatan pembangunan dihentikan, sebelum hak-hak mereka terpenuhi. Dalam aksi tersebut mereka membentangkan spanduk putih bertuliskan kalimat " Stop Proyek Ini Sebelum Terealisasi Hak-Hak Masyarakat" dengan tinta merah.

Aksi yang dilaksanakan hari ini, merupakan aksi yang kesekian kalinya yang mereka lakukan. Sebelumnya, pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke lokasi pembangunan Waduk Kuningan ini, mereka pun membentangkan spanduk dengan nada yang sama.

Koordinator aksi, Asep Kusnara kepada media menjelaskan bahwa pihaknya hanya menuntut hak mereka yang seharusnya terpenuhi. Karena, menurutnya, warga Desa Kawungsari adalah pihak yang paling merasakan dampak dari pembangunan Waduk Cileuweung.


" Hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang ganti rugi ataupun relokasi bagi kami. Kami merasa hak-hak kami telah dirampas hingga sekarang, akibat belum ada kejelasan ini," kata Asep.

Asep mengungkapkan, bahwa adanya aktivitas pembangunan yang berjalan menimbulkan kekhawatiran warga. Apalagi, mereka juga masih trauma dengan adanya musibah banjir beberapa bulan lalu. Sehingga mereka menuntut pemerintah untuk segera merelokasi tempat tinggalnya sebelum ditenggelamkan.

Terpisah, Kabag Humas Setda Kuningan, Wahyu Hidayah, ketika dimintai keterangan soal adanya aksi warga Kawungsari menjelaskan bahwa Bupati Kuningan, Acep Purnama, sebelum aksi dilaksanakan, telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, dan mengungkapkan permasalahan yang dikeluhkan warganya tersebut.

" Pemkab Kuningan, masih menunggu langkah-langkah dari pemerintah pusat. Bupati telah melaporkan keluhan warga tersebut kepada Presiden sebelum aksi dilancarkan, " ujarnya. (Nars)