KUNINGAN - Simpatisan salah satu Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kuningan tebang pilih dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan.
Kepada kuninganreligi.com, salah seorang simpatisan Partai Berlambang Bintang Mercy, Kamis (07/02/2019) mengungkapkan bahwa pihaknya melihat Bawaslu Kuningan hanya berani menindak APK yang melanggar, yang dipasang oleh Partai Koalisi Non Pertahana saja.
" Bawaslu kalau ke partai non Koalisi Pertahana, galak dan cepat bertindak. Sementara APK bergambar Capres Pertahana dipasang di pohon, tiang listrik dan telepon dibiarkan saja, " ketusnya melalui pesan singkat pada KR.
Ia menambahkan, bahwa di sepanjang jalur Kuningan - Cirebon, APK bergambar Capres nomor urut 01 banyak yang harus dibersihkan, karena dipasang di tempat yang jelas-jelas melanggar aturan.
" Silakan lihat di sepanjang jalan Kuningan ke arah Cirebon, sangat rapat APK 01 yang dipasang melanggar aturan tersebut. Apakah Bawaslu pura-pura tidak melihatnya, atau bagaimana? " tandasnya.
 |
| Anggota Bawaslu Kecamatan Ciawigebang saat menegur pemasangan APK yang melanggar aturan |
Untuk menanggapi keluhan tersebut, kuninganreligi.com mencoba mengkonfirmasi permasalahan ini pada komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, Kamis siang.
Kepada KR, Jalil menjelaskan bahwa memang tidak diperbolehkan pemasangan APK di pohon, tiang listrik dan tiang telepon.
" Siapapun kalau melanggar ditertibkan. Kami sudah perintahkan langsung perihal ini (untuk menertibkan APK yang melanggar), " terang Jalil.
Dirinya membenarkan jika APK Capres/Cawapres nomor urut 01 begitu banyak terpasang di tiang telpon. Bawaslu, diakuinya, sudah mendeteksi hal itu sejak sejak dua hari lalu.
" Bawaslu Kecamatan Ciawigebang bahkan sempat menghentikan mobil yang kedapatan membawa bahan kampanye dan dipasang sembarangan itu. Dan berhasil mencegah mereka memasang APK sembarangan, mereka pun akhirnya mau mencopot APK yang telah dipasangnya, " ucapnya.
Bawaslu Kuningan, kata Jalin, akan selalu menerima apapun koreksi dari masyarakat untuk perbaikan kinerja pihaknya. Namun, dirinya meminta agar masyarakat bisa menyampaikan langsung kepada Bawaslu, untuk segera ditindaklanjuti.
" Kami terima apapun koreksi masyarakat. Tapi tentu bahasanya juga tolong dijaga. Baiknya pilih kata kata yg santun, " tukasnya. (Nars)
