KUNINGAN - Guna menjaring masukan dari warga sekitar Proyek Bendungan Kuningan (Cileuweung), Pemkab Kuningan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, meninjau Proyek tersebut, Senin (11/2/2019) kemarin.
Sekda yang juga Ketua Tim Percepatan Pembangunan Waduk Kuningan hadir didampingi oleh Kadis DPRPP, Ridwan Setiawan, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan, Dudi Pahrudin.
Dalam peninjauan tersebut, Sekda bertemu dengan perwakilan masyarakat dan meminta masukan sebagai bahan tindak lanjut Pemkab Kuningan dalam upaya menyelesaikan pembangunan Waduk Kuningan.
“Sebagai bagian dari warga masyarakat Kabupaten Kuningan tentunya setiap aspirasi akan kami tampung sehingga menghasilkan solusi ke depan.” ucap Dian.
Dirinya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Waduk Kuningan berharap tidak ada kendala dalam pembangunan Waduk. Dian juga berharap masyarakat yang belum memperoleh ganti rugi untuk bersabar karena harus hati-hati dalam pengambilan keputusan. Agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari.
Sebelumnya beberapa minggu lalu Bupati Kuningan didampingi Sekda telah melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat disertai Perwakilan Kementrian PUPR, Perwakilan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung), dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menghasilkan solusi agar penyelesaian pembangunan Waduk Kuningan tidak menyalahi peraturan Perundang-Undangan.
" Hasil keputusan rapat koordinasi itu menyepakati untuk meminta terlebih dahulu Legal Opinion kepada TP4D Kejaksaan Tinggi Bandung, serta meminta saran dan masukan dari Tim Korsupgah KPK. Hal ini ditempuh agar dalam penyelesaian permasalahan pembangunan Waduk Kuningan tidak menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari sekaligus sebagai solusi terhadap permasalahan ini, " tutup Sekda Dian memaparkan hasil Rakornya di Provinsi. (Nars)
