KUNINGAN - Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Dede Ismail, mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap Bawaslu Kuningan yang menurutnya tidak memberitahukan perihal adanya pelaporan salah seorang calegnya kepada Bawaslu yang berbuntut terjadinya sanding data saat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu 2019 di tingkat provinsi Jabar.
Ditemui di Kantor KPU Kuningan, Selasa (14/05), Deis, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa proses pelaporan kepada Bawaslu biasanya diwakili oleh Partai Politik. Menurutnya, seorang calon anggota legislatif, berangkat sebagi peserta Pemilu itu dari Parpol, tidak dari Bawaslu.
"Bawaslu itu kan cuma wasit, wasit koq offside gitu? untuk ini kita akan mengambil langkah, karena seolah-olah partai ini tidak ada di Kabupaten Kuningan," ujarnya.
Ia menilai sebagai pimpinan parpol, dirinya sudah tidak dihargai oleh Bawaslu. "Selama ini kan kita seolah dirugikan oleh Bawaslu, emang Bawaslu itu partai politik, apa karena kedunguan, enggak ngerti regulasi, " tandasnya.
Terkait langkah yang akan dilakukannya, menyikapi proses sanding data yang dinilainya tidak melibatkan parpol, Deis menyebut akan melakukan koreksi sesuai peraturan Bawaslu.
"Koreksi, dan bisa saja tidak usah mengindahkan Bawaslu Provinsi. Dikarenakan mencederai konsep penyelenggaraan Pemilu, " tegas Deis.
Ia juga mempertanyakan eksistensi pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dilaksanakan KPU. Bahkan, Deis juga menyoroti posisi ketua tim sukses yang melaporkan dan mengatakan kehadiran dirinya saat menjadi saksi disebut tidak bertanggungjawab.
"Emang saya siapa? saya menjadi saksi saat pleno kabupaten adalah untuk mengamankan hasil pleno di tingkat kecamatan. Kalau mau ribut, silakan di tingkat kecamatan, jangan bikin ulah di tingkat kabupaten, " ucapnya.
Selama ini, diakui Deis, dirinya berdiam diri, namun, ke depan Ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sejatinya. " Kita akan laporkan juga ke DKPP, Emang Bawaslu itu siapa? Saya akan lawan Bawaslu, " tegasnya lagi. (Nars)
