KUNINGAN - Penanganan masalah sosial masyarakat, seperti kemiskinan, rutilahu dan lainnya tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi memerlukan program yang sisematis dengan melibatkan beberapa SKPD terkait.
Demikian dikatakan Kabag Kesra Setda Kuningan, Toni Kusumanto, saat dimintai tanggapan soal bermunculannya kasus warga miskin yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Kuningan.
"Sebelum beberapa berita itu viral kita sudah membahas dengan beberapa SKPD, ini membutuhkan koordinasi semua pihak. Karena, misalkan DKPP hanya fokus di bidang ketahanan pangannya saja, Dinkes dilibatkan di bidang kesehatannya, Dinsos dilibatkan soal masalah sosialnya, dan begitu pula dinas lainnya," papar Toni.
Termasuk, imbuhnya, peran serta masyarakat berikut kelompok-kelompok masyarakat pun harus ikut ambil bagian dalam penanganan masalah kemiskinan dan sosial ini.
"Dan perlu dicatat, data yang terakhir kita miliki,di Kuningan ini warga miskin ada sekira 12,2 persen dari jumlah penduduk keseluruhan," tandasnya.
Jadi, katanya, wajar bilamana ada muncul satu-dua kasus terkait adanya warga yang membutuhkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan tersebut.
"Nah, yang kita inginkan itu penanganan yang secara sinergi, bukan penanganan seperti jika ada kebakaran," ucapnya.
Pihaknya mengaku sangat berterima kasih kepada mereka yang mengungkap beberapa kasus tersebut ke permukaan sehingga diketahui umum. Namun, yang dibutuhkannya adalah adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah, minimal dengan pemerintah desa setempat.
"Karena dalam beberapa kasus, tercatat mereka yang diblow up ke media, ternyata sudah pernah mendapat penanganan atau bantuan, minimal oleh pemdesnya sendiri. Berarti di situ pemerintah sudah hadir," ujarnya.
Toni melihat dari berbagai kasus yang mencuat di media sebagai sisi bahwa kepedulian masyarakat terhadap warga sekitarnya sudah baik. (Nars)
