Kelanjutan Paripurna Tatib DPRD, Masih Tunggu "Fatwa" Kemendagri



KUNINGAN - Setelah mengalami deadlock akibat tidak kuorum, Paripurna DPRD terkait pembahasan Tata Tertib DPRD, Selasa (29/10/2019), akhirnya harus berujung dengan digelarnya lobi-lobi politik antar pimpinan fraksi di Ruang Banggar DPRD.

Namun setelah berlangsung sekira dua jam, sepertinya lobi-lobi antar pimpinan fraksi pun menemui jalan buntu dan hingga bubar, belum ada keputusan apa pun terkait kelanjutan Paripurna Tatib DPRD tersebut. Hingga akhirnya, diambil sebuah keputusan bahwa lanjutan nasib pelaksanaan Paripurna diserahkan pada rapat pimpinan DPRD.

Ketua DPC Gerindra Kuningan, H Dede Ismail, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan seluler mengatakan masih belum dicapainya kata sepakat saat pelaksanaan rapat pimpinan fraksi yang digelar di ruang Banggar.



"Di dalam Tatib dan PP diatur bahwa terkait paripurna yang belum kuorum, bahwa rapat paripurna diskors satu jam. Bila tetap tidak kuorum pimpinan rapat paripurna menggelar rapat pimpinan fraksi, " ujar Dede

Namun dalam rapat pimpinan Fraksi, pihaknya mengaku masih belum menemukan kesepahaman dengan pendapat dari Fraksi PDIP, PKB, Golkar serta PAN.

"Sehingga hasil rapat konsultasi (dengan Kemendagri-red) yang kemarin tidak selesai, masih menunggu balasan surat yang dilayangkan pimpinan DPRD Kuningan ke Kemendagri melalui Dirjen Otda. Kami sepakat bahwa ranah pimpinan fraksi dan DPRD akan ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan DPRD, yang akan dilaksanakan besok," papar Deis, panggilannya.

Maka selanjutnya, imbuh Deis, bola panas akan ada di 4 orang pimpinan DPRD. Diharapkan, pada rapat pimpinan DPRD besok, kata Dia, semua permasalahan akan segera clear, dalam arti tidak ada lagi yang sifatnya debatable seperti yang dialami sebelumnya.

Di lain pihak, Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih mengungkapkan hal senada terkait diamanahkannya penyelesaian masalah hari ini kepada rapat pimpinan DPRD setelah melalui rapat Pimpinan Fraksi dan DPRD yang tidak mencapai titik temu.

"Kelanjutan paripurna telah diserahkan kepada rapat pimpinan DPRD, jika para pimpinan DPRD salah satu referensinya adalah "fatwa" atau surat balasan dari Kemendagri, ya kita lihat saja perkembangannya nanti, " kata Ujang yang ditemui kuninganreligi.com di lobi gedung DPRD, Selasa siang.

Ia melanjutkan, dari rapat Pimpinan Fraksi, seluruhnya memberi mandat kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti perkembangan hari ini.

"Kami pimpinan DPRD baru menerima mandat tadi, nah nanti kita akan ngobrol dulu lah, " imbuhnya.

Terkait jumlah pimpinan DPRD yang seimbang antara KKB dan KP, Ujang berpendapat meski jumlahnya sama, pasti akan didapatkan kata sepakat.

"Memangnya jika jumlahnya fifty-fifty tidak akan selesai? Jangan mimpi, seluruh permasalahan di dunia ini akan selesai, adapun cara selesainya seperti apa, ya lihat nanti perkembangannya, " tandas politisi asal Kecamatan Maleber ini.



Ia meyakinkan kembali, bahwa, seluruh fraksi di gedung DPRD Kuningan memiliki niatan sama, yakni ingin yang terbaik karena ini adalah demi kepentingan rakyat.

"Dalam hal ini saya tidak sepakat ada yang menang dan kalah, seluruhnya menang dan seluruhnya kepentingan rakyat. Jika ada dinamika yang terjadi Saya anggap wajar-wajar saja, karena ini lembaga politik, dinamikanya juga dinamika politik, " ujarnya.

Pihaknya berdoa agar dalam rapat pimpinan DPRD akan berjalan lancar dan tidak ada lagi deadlock. (Nars)

No comments

Powered by Blogger.