DUA KOALISI DI DPRD MELEBUR, BAGAIMANA DENGAN "PEREBUTAN" ALAT KELENGKAPAN DEWAN?


KUNINGAN - Selepas menggelar paripurna internal DPRD Kuningan tentang pengesahan Tata Tertib DPRD Kuningan, Jum'at (08/11/2019), Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi, didampingi Wakil Ketuanya yang juga Ketua DPC Gerindra Kuningan, H Dede Ismail, menyatakan bahwa ke depan di gedung dewan tidak ada lagi namanya Koalisi Kuningan Bersatu (KKB) maupun Koalisi Pemerintah (KP).

"Dari dinamika yang selama ini kita alami, tadi malam (Kamis malam), Saya kapasitasnya sebagai Ketua DPRD mengundang teman-teman dan meminta ijin kepada Bupati sebagai pembina partai politik untuk memfasilitasi tempat di pendopo, dan akhirnya disetujui, dengan kesadaran kolektif, untuk mengambil satu sikap, " beber Zul, sapaanya, menjelaskan kronologi tercapainya "islah" kedua koalisi di DPRD.



Kesepakatan "islah" tersebut, imbuhnya, berjalan secara alami, mengingat di Jawa Barat, hanya Kabupaten Kuningan yang belum meyepakati Tata Tertib DPRD. 

"Diawali dengan ngobrol-ngobrol, tidak ada sekat, semuanya tidak ada kelompok-kelompok, kita berbaur, dan sepakat hari ini (Jum'at, 08/11) kita melaksanakan (paripurna) Tatib," sambungnya.

Selain menyepakati paripurna Tatib, pertemuan Kamis malam di pendopo, yang juga disebutnya bagian dari Rapat Pimpinan, menyepakati juga pelaksanaan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Penyebaran AKD secara proporsional, ya dibagi rata lah, itu ruang komprominya, " ujarnya.

Namun, ketika ditanya jumlah AKD yang didapat masing-masing "Eks Koalisi", Zul enggan memberikan keterangan.

"Ya lihat saja besok lah, nanti juga kelihatan. Kalau misalkan 3:3 juga itu enggak etis lah. Yang penting kita sudah menyepakati point-point yang dikehendaki masing-masing pihak, " kata Dia.

Lain hal dengan Nuzul, Dede Ismail, mengatakan bahwa dalam pertemuan Kamis malam ada kata sepakat dan pemahaman bersama dengan membagi seluruh AKD secara merata.

"Kalau dari kami Saya sampaikan kan Saya bilang merata, kalau merata kan ya seimbang, " sebutnya.



Pihaknya juga menyepakati tidak ada lagi istilah KKB maupun KP di gedung DPRD Kuningan.

"Karena semuanya kan tujuannya mulia, untuk berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Kuningan. Kami meleburkan tidak ada pihak pihak baik KKB maupun KP, " tandas Deis, panggilannya.

Ia menyebut dalam politik akan selalu ada dinamika, dan akhirnya akan dicapai kompromi untuk kesepakatan.

Disinggung soal misi KKB yang dulu digembor-gemborkan sebagai penyeimbang pemerintah ataupun koalisi oposisi pemerintah, Deis mengelak bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk bicara.

"Kalau memang Kami, ataupun mungkin juga dari teman-teman PDIP, kalau memang kebijakan pemerintah daerah tidak pro rakyat, juga akan aktif akan menyampaikan hal yang sama. Dalam politik tidak mengenal oposisi, " katanya dianggukki Nuzul Rachdi.  (Nars)

No comments

Powered by Blogger.