KUNINGAN - Adanya pandemi Covid-19, mengharuskan Pemerintah Daerah Kuningan berupaya keras untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Di antara kebijakan yang dilakukan adalah dengan pengalokasian anggaran sebasar Rp 41,4 Miliar, salah satunya untuk pembelian eks RS Citra Ibu yang ditujukan khusus untuk menangani pasien terpapar virus corona.
Upaya lain yang dilakukan adalah pemberlakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Salah satu lembaga penelitian di Kabupaten Kuningan, bernama Kuningan Institute mengakui telah melaksanakan survei dengan judul Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam Penanganan Covid-19.
“Kami Bersama tim peneliti Kuningan Institute telah melakukan survei mengenai Persepsi Publik, survei ini sudah dilakukan selama 4 hari yang diawali pada tanggal 17 Mei sampai 20 Mei 2020," ungkap Direktur Eksekutif Kuningan Institute, Agus Kusman kepada kuninganreligi.com, Kamis (21/05).
Agus menyampaikan, tujuan dari survei itu, pihaknya ingin melihat sejauhmana persepsi publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kuningan dalam penanganan Covid-19 dan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran.
Kemudian Agus mengungkapkan tentang responden, usia responden dan wilayah kecamatan yang disurvei.
“Dalam survei ini, kami mendapatkan data responden sejumlah 464 orang, dengan beberapa kategori usia. Responden dalam penelitian ini adalah orang Kuningan yang berdomisili di Kuningan dan di luar Kuningan sebasar 12,5%. Selain itu untuk persebaran responden dalam penelitian ini ada di 32 kecamatan dengan persebaran merata di setiap kecamatan. Secara umum responden didominasi oleh usia milenial dengan partisipasi perempuan 28,9%, " papar Agus.
Selain itu tim peneliti mengungkapkan ada beberapa temuan di lapangan, seperti kepercayaan publik terhadap Pemda Kuningan, kelayakan penerimaan sembako serta ketanggapan Pemerintahan Desa.
“Dalam penarikan data kami menemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut seperti, Terpotret dari penarikan data, 68,5% tidak mengetahui ada alokasi anggaran sebesar 41,4 M untuk penanganan Corona, " ungkapnya lagi.
Menurutnya survei juga mencatat ada tingkat keyakinan publik terhadap Pemda Kuningan dalam penanganan Covid-19, persepsi publik tentang adanya potensi kebocoran anggaran dalam penanganan Covid 19, kelayakan penerimaan sembako di masyarakat serta ketanggapan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kebijakan PEMDA Kuningan.
“Pengolahan data sedang kami lakukan mulai hari ini, setelah selesai kami akan mengekspos ke publik. Besar harapan kami penelitian ini dapat berkontribusi positif untuk masyarakat secara umum wabil khusus terhadap Pemda yang merupakan pemegang kebijakan, " pungkas Agus. (Nars/Rilis)
