KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan menanggapi datar terkait dipublikasikannya hasil survei yang dilakukan lembaga Kuningan Institute terkait dominasi responden yang meyakini adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Survei tersebut dilakukan Kuningan Institute untuk mengetahui sejauhmana persepsi publik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penanganan Covid-19 di masa pandemi ini.
"Saya tanggapi datar-datar saja. Kalau memang ada prasangka seperti itu, Saya mohon menghimbau sebaiknya jangan dimunculkan di media publik dulu, itu nanti jadi fitnah, " jawab Bupati Kuningan, H Acep Purnama, saat dikonfirmasi kuninganreligi.com selepas melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid Al Asri, Komplek Pendopo Setda Kuningan, Jum'at (29/05/2020).
Acep mengatakan kenapa pihak yang mempublish data hasil survei tersebut tidak bertanya langsung pada pihaknya. Ia meyakinkan, bahwa pihaknya akan membuka bahwa yang dianggarkan terkait penanganan Covid-19 di Kuningan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah di atas kabupaten.
"Ini sudah sesuai dengan aturan di atas kami. Termasuk soal aturan kedaruratan, sistem penganggaran yang baik dan lain sebagainya, " tandas Acep.
Dari sekian besaran nilai yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 ini, imbuhnya, mulai dari awal Rp 17 miliar, menjadi sekira Rp 20 miliar, kemudian Rp 41,1 miliar dan terakhir sekarang jadi Rp 77 miliar, itu sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan, termasuk dari kementerian.
"Saya tegaskan di sini, Insya Alloh, Kami tidak ada niatan sekecil apapun menyelewengkan dana-dana tersebut. Saya bertanggungjawab dan Saya juga mengawasi perihal penyerapannya di lapangan, " tegas Acep.
Salah satu contoh, lanjutnya, di Dinas Kesehatan Kuningan, dari anggaran Rp 3 miliar, baru terpakai sebagian saja. Dan itu jelas ada catatannya, bahkan untuk rencana pembelian alat rapid test pun, kata Acep, adalah sepengetahuan pihaknya.
Baca berita sebelumnya:
Hasil Survei, Warga Kuningan Cium Bau Dugaan Korupsi dalam Anggaran Penanganan Covid 19
"Bahkan, selain anggaran dari pemerintah, kami pun selalu mencatat pemasukan bantuan dari donatur-donatur. Dan kepada mereka kami ucapkan terima kasih, " tandasnya.
Diantara bantuan tersebut ada pula yang berupa barang, itu pun, dicatat, dan ada pula yang dibeli dari anggaran penanganan Covid-19 pemerintah.
"Di saat sulit, pernah kami membeli alat-alat dengan harga di atas normal. Ini kami sadari akan jadi bahan tudingan seperti yang hasil survei tersebut. Namun kami juga punya alasan yang bisa kami kemukakan," sambung Acep.
Ia juga meyakinkan bahwa semua kebijakan terkait anggaran penanganan Covid-19 ini nanti pasti akan dilaporkan kepada masyarakat Kuningan melalui lembaga DPRD.
"Makanya jika ada anggapan penyelewengan terhadap anggaran penanganan Covid-19, Saya tandaskan lagi, itu semuanya tidak benar, " kata Acep lagi.
Terkait, akan dibentuk panitia kerja oleh DPRD Kuningan untuk pengawasan penanganan Covid-19 pun, pihaknya mengaku sangat terbuka dan mempersilakan.
"Mangga saja, silakan, sesuai tupoksinya masing-masing mari kita berperan aktif kita kerjakan sebagaimana mestinya, " tukasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa dari hasil survei yang dilakukan lembaga Kuningan Institute didapatkan data 67,9% responden meyakini bahwa ada dugaan kebocoran dalam anggaran penanganan Covid-19 Pemkab Kuningan.
"Dari 67,9% tersebut, 37,7% di antaranya didominasi pendapat dari kalangan milenial yang berusia 15-29 tahun," papar Agus Kusman, Direktur Kuningan Institute , Jum'at (29/05) pagi. (Nars)
