KUNINGAN - Guna mencari terang perihal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuningan, Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) kembali menggelar agenda audiensi dengan dinas terkait yang termasuk dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Audiensi yang ketiga kalinya itu, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Jalan Raya RE Martadinata, pada Selasa (16/06/2020).
Para pembuat berita dari berbagai media itu ditemui langsung Kepala Dinkes Kuningan, Susi Lusiyanti, yang juga mengundang dua orang direktur rumah sakit pemerintah untuk hadir, yakni DIrektur RSUD 45, Deki Syaifullah dan Direktur RS Linggajati, Edi Martono.
Terpantau kuninganreligi.com, audiensi yang dimulai sejak pukul 10:00 WIB itu berjalan cukup hangat. Bahkan, hingga menjelang selesai sekira pukul 13:00 WIB, tanya jawab antara para wartawan dengan tiga pejabat yang terlibat dalam Tim Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kuningan itu masih berlangsung.
Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Anarkis adalah seputar urgensinya pebelian Eks Rumah Sakit Citra Ibu bagi penanganan Covid-19 di Kuningan. Kemudian, ditanyakan juga soal pembelian APD, pemberian vitamin bagi tenaga medis dan pasien, keterbukaan bantuan APD dan pendistribusiannya, dan urgensinya swab test serta rapid test
Selain itu, mereka juga menyoroti tentang anggaran insentif bagi tenaga medis dan garda terdepan penanganan Covid-19, penyelusuran nasib penjaga posko check point, data real pasien Covid-19, pengalokasikan dan penggunaan anggaran di Dinkes, RSUD’45 Kuningan dan RSU Linggarjati serta hal-hal lainnya.
Dengan bergiliran, baik Kadinkes, Dirut RSUD 45 maupun Dirut RS Linggajati, menjawab satu per satu pertanyaan para wartawan.
Hal yang paling menarik, adalah saat dikonfirmasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kuningan untuk penanganan Covid-19 yang disampaikan oleh BPKAD Kuningan sebesar Rp 4 miliar. Namun saat dikonfirmasi dalam audiensi tersebut, Kadinkes mengaku hanya mengetahui sejumlah Rp 3 miliar.
"Oh mungkin itu yang refokusing terbaru, kita belum tahu. Nanti kita konfirmasikan ke pihak BPKAD, " jawab Kadinkes saat ditanya Iyan Irwandi, Koordinator Anarkis terkait perbedaan besaran anggaran tersebut.
Selain itu, perihal insentif untuk para tenaga medis dan petugas garda terdepan di beberapa RS yang menangani Covid-19, kedua direktur rumah sakit milik pemerintah mengakui memang belum diberikan.
Hal itu, menurut mereka, karena aturan dari pemerintah pusat yang selalu berubah setiap saat, sehingga pengajuannya pun harus mengalami revisi berkali-kali.
"Bisa saja kami menggunakan dana talangan, namun jika dalam aturan pemerintah nanti berubah, untuk pos A misalkan tidak ada insentif, sementara dana talangan sudah diberikan. Kami tidak yakin dana itu bisa kembali, " papar Edi Martono membahas soal insentif bagi tenaga medis tersebut.
Sementara, Kadinkes Susi juga menambahkan, pihaknya mengaku mengapresiasi adanya audiensi yang digelar bersama sekumpulan wartawan tersebut.
Ke depan, hasil audiensi itu, akan dijadikan masukan bagi kinerja pihaknya dalam penanganan Covid-19 di Kuningan dan untuk perbaikan dalam hal lainnya.
Berbicara hasil audiensi, Koordinator Anarkis, Iyan Irwandi, mengatakan bahwa hasil audiensi tersebut akan menjadi kesimpulan bagi pihaknya untuk dibahas kembali sebagai bahan langkah Anarkis selanjutnya dalam menyikapi transparansi anggaran Covid-19 di Kuningan.
"Alhamdulillah, agenda audiensi sudah tiga kali dilakukan, pertama dengan Gugus Tugas Covid yang langsung ditemui Bupati, kedua dengan Diskominfo dan yang terakhir, hari ini dengan Dinkes Kuningan, " jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kuningan ini. (Nars)
