Sekretariat BK-DPRD Kuningan Terima Surat Laporan Lagi


KUNINGAN - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan bakal mendapat pekerjaan baru. Di tengah proses penanganan pelaporan yang dilayangkan Nana Mulyana Latif versus Susanto,  Anggota Fraksi PKB,  Selasa (23/06/2020) kemarin,  Sekretariat BK-DPRD Kuningan kembali menerima surat pelaporan dari Forum Peduli Kuningan (FPK). 



Atang,  Ketua FPK,  saat dikonfirmasi pada Rabu (24/06), mengungkapkan pihaknya benar telah mengirim surat pelaporan kepada Sekretariat BK-DPRD dengan terlapor adalah diduga Ketua DPRD Kuningan. 

"Ya kami telah melaporkan diduga Ketua DPRD. Baru memasukkan surat dan lampiran bukti-bukti ke Sekretariat BK-DPRD, kemarin,  " kata Atang. 

Pihaknya menyebut,  dengan masuknya surat pelaporan itu,  maka singkatnya 5 hari,  lamanya 7 hari kerja,  surat itu masih dalam proses pengkajian sekretariat BK-DPRD.

"Masih di sekretariatnya,  belum masuk ke ranah BK-DPRD. Nanti kan dilihat dulu,  ada waktu untuk barangkali ada revisi,  atau menambah kelengkapam dari hal-hal yang dianggap kurang, " papar Atang. 

Ketika ditanya point-point apa saja yang disangkakan pada terlapor,  Atang menyebutkan dua point. Pertama,  soal kesepakatan kenaikan harga pasir melalui audiensi yang diduga difasilitasi Ketua DPRD itu.

" Kedua soal dugaan rekayasa pembuatan surat ucapan terima kasih dari Paguyuban Sopir Dump Truk Kuningan, " imbuhnya. 

Dari dua point itu,  pihaknya meminta agar BK-DPRD bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan atas dugaan-dugaan yang menurutnya sudah ramai diperbincangkan di masyarakat.

"Tadi kami dihubungi Sekretariat BK-DPRD untuk perbaikan surat pelaporan, karena dalam surat itu belum disebutkan subyek yang dilaporkan. Kami akan perbaiki secepatnya, " ujarnya. 

Sementara, Ketua BK-DPRD Kuningan, iip Syarif Hidayat, saat dihubungi kuninganreligi.com, Rabu sore, membenarkan pihak Sekretariat BK-DPRD telah menerima surat pelaporan dari FPK. 



"Benar, baru masuk suratnya, Saya belum kaji. Nanti kita akan kaji dulu,  kan selama 5 hari ini,  masih tugasnya sekretariat, " kata politisi PPP Kuningan ini. 

Ia juga membenarkan jika dalam surat tersebut masih ada kekurangan terkait subjek terlapor yang masih tidak jelas ditujukan pada siapa. (Nars) 

No comments

Powered by Blogger.