Anggota DPRD Mantan Aktivis Bersuara Lagi, Disdikbud Harus Cermat Kelola Anggaran

Deki Zainal Mutaqin
KUNINGAN - Situasi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung beberapa bulan ini sangat berdampak pada kegiatan pendidikan anak bangsa. Semua lembaga penyelenggara pendidikan hingga saat ini belum bisa menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung di sekolah, karena kekhawatiran yang besar akan penyebaran virus korona.

Kondisi kegiatan pendidikan seperti itu, banyak dikeluhkan berbagai pihak, terutama para orangtua murid dan sebagian guru pengajar. Dengan pembelajaran secara daring, para orangtua mengeluhkan biaya ekstra yang dikeluarkan untuk pulsa dan smartphone agar anaknya bisa tetap mendapatkan pengajaran.



Salah seorang anggota DPRD Kuningan, Deki Zaenal Muttaqin, saat dimintai tanggapan mengaku bahwa dirinya secara pribadi mengkhawatirkan kondisi pendidikan pada situasi saat ini.

"Sebagai bagian dari wakil masyarakat melihat situasi pendidikan saat ini, Saya berharap Dinas Pendidikan lebih progresif, lebih serius menyikapi soal-soal yang terjadi di dunia pendidikan, bahwa kita tidak bisa menjalankan regulasi seperti apa yang sudah terbiasa dijalankan, " kata Deki, saat ditemui di salah satu tempat ngopi di Daerah Cijoho, Kuningan, Rabu (19/08/2020).

Dirinya secara pribadi, meminta agar situasi pandemi ini tidak melulu menjadi alasan dominan bagi dinas terkait, yakni Disdikbud Kuningan, untuk tidak memikirkan lebih jauh mencari langkah efektif, agar anak didik bisa belajar secara tatap muka kembali seperti biasanya.

"Disdikbud harus cari apa yang bisa dipersembahkan untuk para peserta didik, kaitan dengan proses belajar mengajar yang harus dilakukan, " katanya lagi.

Pria yang juga sering aktif berkritik pada kebijakan pemerintah ini, merasa khawatir, situasi intrupsi yang dilakukan oleh covid-19 ini menjadi penyebab hilangnnya satu generasi, karena tidak cerdasnya atau tidak sigapnya Dinas Pendidikan mengatasi situasi saat  ini.

"Saya sendiri berharap, Dinas Pendidikan bisa  fokus berpikir konstruktif atas apa yang harus dilakukan dan tidak terganggu oleh proses kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya tidak krusial buat peserta didik, " imbuhnya.

Dirinya menilai Dinas Pendidikan pasti lebih memahami situasi di dalam internal kedinasannya terkait hal-hal lain yang tidak krusial itu.

Sebagai anggota DPRD, Deki juga merasa harus menyuarakan terkait kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan agar benar-benar bisa dialokasikan untuk kebermanfaatan masyarakat peserta didik.

"Anggaran yang dimiliki Disdikbud supaya betul-betul tepat dialokasikan sehingga political will yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai penyelenggara pemerintah itu bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat, " ujarnya.

Deki menambahkan, jika memang anggaran yang dicantumkan dalam APBD dialokasikan atau dipergunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai sebuah bentuk dari administrasi keadilan yang sering didengar, tentu ini harus diimplementasikan dan diejawantahkan dengan baik.

"Karena, sesuai dengan amanat yang di undang-undangkan, bahwa hak mendapat pendidikan atas masyarakat itu dijamin oleh undang-undang, " sebutnya.

Amanat undang-undang itu menuntut pihak-pihak terkait untuk bekerja dan berpikir lebih ekstra, menciptakan sebuah ide lebih dari kondisi biasanya sehingga harapan masyarakat atas lokus dunia pendidikan ini bisa dipersembahkan dengan baik oleh pemerintah.Hal itu, katanya lagi, sudah jadi kewajiban Disdikbud sebagai leading sektor di bidang pendidikan.

Postur anggaran di Disdikbud Kuningan khususnya, menurut Deki, harus benar-benar menjawab keresahan serta kegelisahan para peserta didik khususnya, karena pendidikan bisa menjadi salah satu etalase yang menentukan kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. 

"Kenapa demikian? Karena Dunia Pendidikan akan bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa di bidang ekonomi dan soal-soal lain yang berkembang, " ungkapnya.

Yang harus jadi catatan, kata Deki, untuk menjawab persoalan bangsa ini dibutuhkan SDM yang baik dari hasil pendididikan. Bagaimana pemerinth bisa memberikan pelayanan prima jika SDM pemerintahnya sendiri tidak berkualitas. 

"Pelayanan yang prima itu terwujud dari SDM yang berkualitas dari hasil pendidikan. Sedangkan pendidikan akan berhasil jika ada SDM yang baik juga di Dinas Pendidikan, " katanya.

Sejuah ini, Deki masih menilai bahwa cita-cita Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten pendidikan masih jauh panggang daripada api. Sehingga perlu evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif untuk bisa dijelaskan secara eksplisit kaitan dengan soal-soal yang menjadi tantangan dan menjadi rintangan untuk kita mendapatkan sebuah proses pendidikan yang baik.

Secara pribadi, Deki mengaku terbuka dan menerima atau menunggu sumbang saran dari masyarakat Kabupaten Kuningan agar dunia pendidikan di Kuningan khususnya, lebih baik dari yang sekarang sudah ada.

"Saya tidak ingin disebut jumawa dan merasa bahwa Saya lebih memahami terkait dunia pendidikan. Karena ada soal yang menggelitik kita sebagai pemerhati Kabupaten Kuningan ataupun masyarakat. Bahkan banyak yang tidak mengetahui postur APBD yang dituliskan dalam kitab APBD yang disepakati dan disetujui baik oleh eksekutif maupun legislatif, " paparnya.



Ia berharap masyarakat bisa lebih melek apa yang menjadi perencanaan, pelaksanaan dan  apa yang dievaluasikan dalam proses-proses tersebut.

" Sehingga akan ada kesinambungan cara berpikir dan bersikap ketika kita menemukan soal-soal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan bersama, " tutup Deki. (Nars)

No comments

Powered by Blogger.