Dua Mahasiswa Terluka, Pagar Gedung DPRD Jebol, BK Diberi Waktu Hingga 22 Oktober Tuntaskan Kasus "Limbah"


KUNINGAN - Ratusan aktivis mahasiswa dari berbagai komponen turun ke jalan, tepatnya ke depan gerbang Gedung DPRD Kuningan, pada Jumat (09/10/2020). Mereka menyerukan kembali upaya penurunan jabatan Nuzul Rachdy dari jabatan Ketua DPRD Kuningan.


Dari atribut mereka, terpantau, seratusan mahasiswa itu berasal dari komponen Front Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Himatik, BEM Husnul Khotimah dan Perguruan Tapak Suci.

Dalam aksinya, mereka tetap menuntut agar Badan Kehormatan DPRD Kuningan bisa menurunkan Nuzul Rachdy dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kuningan.


Menghadapi aksk mahasiswa, Ketua BK DPRD Kuningan, berjanji siap dengan tegas memberikan sangsi pada Nuzul Rachdy secara maksimal. Bahkan hingga menempuh upaya menurunkan dari jabatannya.


"Kami siap memberikan sangsi maksimal pada saudara Nuzul Rachdi, " tegas Ketua BK DPRD Kuningan, Toto T Kosim pada ratusan massa.


Aksi massa sempat ricuh saat mereka memaksa ingin masuk ke halaman gedung dewan. Massa tiba-tiba merangsek masuk dan menjebol pagar gerbang DPRD.



Aparat keamanan segera menenangkan massa dan menyuruh mereka ke luar gerbang kembali. 


Akhirnya Kapolres Kuningan, AKBP Lukman Syafri Dandel Malik dan Wakil Ketua DPRD, H Dede Ismail bisa duduk bareng ratusan massa. Kapolres mencoba menerangkan bahwa dalam aksi itu tidak boleh ada anarkis, karena bisa merusak fasilitas yang juga dibiayai dari pajak masyarakat.


"Silakan lakukan aksi dengan aman, di Kuningan jangan ada anarkis lah. Gedung Dewan ini kan juga dibiayai dari pajak yang dibayar orangtua adik-adik mahasiswa juga, " tandas Kapolres.


Dalam aksi dorong pagar gedung DPRD Kuningan itu, dikabarkan dua mahasiswa terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Juanda akibat luka ringan karena tetinjak-injak.


Dua mahasiswa itu adalah Immawan Ravi dan Immawan Latif yang kini dalam perawatan sementara di RS Juanda.


"Kami beri tenggat waktu pada BK DPRD hingga tanggal 22 Oktober, untuk memroses Ketua DPRD agar bisa dimundurkan. Jika tidak, maka kami akan turun lagi dalam aksi lebih besar pada Hari Santri nanti, " tegas Korlap Aksi, Ahmad Irsyad Imanuddin, dari IMM pada media (Nars)

No comments

Powered by Blogger.