PPP: Sebagai Ketua BK, dr Toto Serius Tanggapi Tuntutan Massa


KUNINGAN - Sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuningan, Ketua BK DPRD Kuningan, Toto Taufikurohman Kosim mendapat dukungan moral dari partainya. Menanggapi kasus "diksi limbah" yang kini sedang ditangani BK DPRD Kuningan, Keluarga besar DPC PPP Kuningan menyokong sepenuhnya pada Toto, sebagai Kader PPP yang duduk di BK, agar bisa tenang dan obyektif dalam mengambil keputusan.

"Kami berikan dukungan pada Pak Toto, karena Beliau adalah kader Kami, agar tenang, obyektif dan profesional dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya, " ungkap Wakil Ketua DPC PPP Kuningan, H Yusron Kholid, saat ditemui di Sekretariat DPC PPP Kuningan, Jalan Raya Ciloa, Ahad (18/10/2020).


Usai rapat internal pihaknya, Sabtu (17/10) kemarin, PPP Kuningan mengambil sikap atas gejolak yang terjadi di Gedung DPRD Kuningan dengan menghormati independensi serta marwah BK, dalam menangani masalah yang melibatkan Ketua DPRD, Nuzul Rachdy.

"Kami di sini bersikap bahwa dalam proses penanganan suatu perkara tidaklah mungkin meng-intervensi segala bentuk kewenangan BK, silakan Pak Toto bekerja seobyektif mungkin, " ujar Yusron.


DPC PPP Kuningan, imbuhnya, hanya dapat mensuport Toto, sebagai Ketua BK DPRD Kuningan, untuk bekerja dan bertindak sesuai mekanisme tata beracara yang telah diatur dalam peraturan BK DPRD. 


"Kami berkeyakinan bahwa BK DPRD akan jalankan tugas berdasar azas kepatutan mengingat sumpah jabatan, " tandas mantan Kakemenang Kabupaten Kuningan ini.

Bahwa kemudian masih terdapat adanya kekurangsempurnaan dalam tata beracara, kata Yusron, tentu saran kritik para pihak atau publik dapat menjadi bahan evaluasi serta pencermatan seksama guna perbaikan proses penyelesaian perkara bagi BK DPRD.


Saat ditanya soal pernyataan Toto sebagai Ketua BK yang menyampaikan jawaban atas desakan elemen unjuk rasa bahwa "jika tidak bisa memproses tuntutan massa untuk menurunkan ketua DPRD dari jabatanya, akibat kasus diksi limbah, dirinya siap menanggalkan jabatan sebagai ketua BK maupun sebagai anggota dewan", Yusron, mewakili DPC PPP Kuningan, melihat itu sebagai bentuk keseriusan Toto dalam merespon tuntutan.


"Itu bisa juga untuk meyakinkan massa bahwa BK DPRD pasti akan memproses laporan/pengaduan yang diajukan elemen masyarakat, " jelasnya.

Ia menuturkan, bahwa pada saat terjadi dialog dengan perwakilan mahasiswa itu, ada  perwakilan mahasiswa yang memberi penegasan bahwa "tuntutan mereka adalah diturunkannya jabatan ketua DPRD, bukan justru ketua BK yang dikorbankan".


"Dan kalau tidak salah, ada perwakilan mahasiswa, Ananda Irsyad dari IMM, yang menyampaikan ungkapan sebagaimana ditulis media, bahwa "Kalau bapak turun, tetapi pak Nuzulnya tidak turun, berarti itu tidak memenuhi tuntutan kita. Tuntutan kita adalah menurunkan pak Nuzul melalui bapak selaku ketua BK", " ucap Yusron.


DPC PPP Kuningan, tambahnya,  menghimbau  kepada semua pihak agar utuh berfokus untuk mengawal proses penanganan perkara Ketua DPRD oleh BK DPRD, karena memang kasus yang sedang ditangani merupakan domain sekaligus ujian berat bagi BK DPRD.

"Ketika ada opini yang baralih sasaran fokus, dalam hal ini terhadap jawaban ketua BK, itu dapat saja bersifat "warning politik", " sebutnya.

Hikmahnya, dapat menjadi peneguhan independensi, agar kasus yang ditangani BK DPRD, sungguh sungguh diproses oleh Toto  bersama anggota BK DPRD dapat jalankan  kewenangannya dalam penanganan perkara itu sesuai peraturan/ hukum yang berlaku.


"Tentunya dengan kemutlakan memiliki kebebasan dalam memeriksa, mengadili sampai memutus suatu perkara dalam dimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum itu sendiri, " pungkas Yusron. (Nars)

No comments

Powered by Blogger.