Ads Top

Kritik Tajam untuk Direktur PDAU Kuningan, Dinilai Tak Ada Inovasi Hingga "Diancam Akan Dikepung"

Nana Mulyana Latif dan Yayan Iba Kritisi Perumda Aneka Usaha Kuningan

KUNINGAN - Dinilai tidak produktif, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja /PDAU Kabupaten Kuningan, Nana Sutisna, terus mendapat berondongan kritikan dari berbagai pihak.

Setidaknya dua orang pengamat kebijakan pemerintah daerah, Nana Mulyana Latif dan Yayan Iba, menyoroti kinerja pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kuningan ini secara tajam.

Bagi Yayan Iba, yang juga seorang pengusaha ternak Sapi di Kuningan ini, kepemimpinan Direktur PDAU dinilai telah membuahkan hasil sakit hati orang banyak. 


"Direktur PDAU saat ini banyak rencana dan janji namun hingga saat ini seperti angin lalu, tak ada wujudnya, " ketus Yayan melalui sambungan selulee, Kamis (23/09). 

Dalam berbagai pertemuan, imbuhnya, Nana banyak beretorika tanpa bukti. Seperti dicontohkan Yayan, terkait pembangunan pabrik pembuatan pakan sapi, rencana penanganan penampungan dan pengelolaan kotoran sapi yang sudah lama digembar-gemborkan PDAU, hingga kini tak ada tindak lanjutnya. 

"Bukan rahasia lagi karena banyak orang dengar pemaparan beliau (Direktur PDAU)  yang selalu berkoar-koar rencananya mega wah seperti meyakinkan, tapi nyatanya seperti kena angin berlalu hanyut tak  terwujud, ibarat kata "Ada kepala tidak ada ekor", " bebernya. 


Ia menilai ide yang disampaikan Nana dalam berbagai kesempatan hanyalah wacana yang selalu tak ditindak lanjuti ke target sebagaimana mestinya. 

"Pak Nana ini dari mulai wacana beliau serius melangkah terhadap rencana, namun dalam perjalanan waktu jika dalam pikirannya ada suatu wacana yang lain, beliau tinggalkan rencana yang awal hingga semuanya tidak ada yang terlaksana alias mudah terbawa angin, " papar Yayan. 

Padahal, lanjutnya, fokus terhadap satu gagasan itu lebih penting dari kecerdasan.

Ia pun menyebut kerja PDAU yang mindset-nya hanya pada pengembangan pariwisata tanpa mau berkembang kepada inovasi dan terobosan di jenis usaha lain. 

"Padahal dari nama AU-nya saja sudah jelas Aneka Usaha, kan bisa sambil membantu hal lain seperti home industri, UMKM, dan sektor ekonomi lain yang bisa menunjang PAD, " ujarnya. 

"Ini mah seolah hanya mengelola yang sudah ada dan sudah jalan saja. Kasihan kan pengelola sebelumnya seolah dijajah oleh PDAU. Harapan Saya jangan seperti kucing ngintip ikan, baiknya adanya PDAU ada Inovasi dan Kreasi yang baru, bukan tuturut buntut, " paparnya. 


Di lain pihak, Nana Mulyana Latif, pentolan Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Cabang Kuningan, malah tegas akan melakukan aksi mengepung PDAU jika Bupati Kuningan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diam saja terhadap tuntutan mundur Direktur PDAU Kuningan yang disuarakan pihaknya. 

"Jika dalam jangka waktu 3 X 24 jam Bupati Kuningan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diam saja,  sejumlah eleman masyarakat Kuningan akan melakukan aksi demo mengepung PDAU Kuningan, " tegas Mulyana Latif kepada KR, Kamis (23/09) 

Selain sebagai organ tertinggi di PDAU Kuningan, imbuhnya, Kepala Daerah juga merupakan pemilik modal. Sehingga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengangkat maupun memberhentikan direktur PDAU Kuningan. 

Ia meminta Bupati Kuningan sesegera mungkin untuk mengevaluasi Direktur PDAU Kuningan yang sudah jelas ada indikasi menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan nepotisme yang melanggar PP 54 tahun 2017 pasal 30 terkait organ dan pegawai BUMD.

“Dalam pasal 30 jelas disebutkan bahwa setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam  satu Daerah, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan,” paparnya.

Ia mengingatkan agar adagium politik tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi, masih menjadi hal yang utama dalam pembagian urusan perut. 

“Jangan sampai PDAU sebagai sumber pendapatan daerah menjadi salah satu urusan yang seringkali dijadikan objek jual beli kepentingan politis. Tentunya, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi pengelolaan BUMD yang seharusnya dikelola secara professional,” sindirnya.


Lebih jauh Nana mengungkapkan, untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD penting sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. 

"Bahkan sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan direktur PDAU Kuningan? yang ada hanya untuk memperkaya keluarganya saja, " tuding Nana. (Nars) 

Diberdayakan oleh Blogger.