 |
| Pertemuan sejumlah pimpinan Ormas Islam dengan Disporapar Kuningan (foto: KR) |
KUNINGAN - Belasan orang pimpinan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan dikumpulkan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di aula kantornya, Jalan Ciloa Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.
Beberapa pentolan Ormas pergerakan keagamaan Islam tersebut adalah Ketua Gardah, Dadan Somantri, Sekjen Pekat IB, Nana Mulyana Latif, Anggota PPHI Kuningan, Toto Suripto, Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (Apik), Andi Budiman Marzuki, Ketua LMPI, Ujang Jenggo, Paguyuban Pengusaha Pariwisata Kuningan, Kiki, Ketua Gerakan Kita, Ikhsan Marzuki, Gerakan Anti Maksiat Kabupaten Kuningan, Aris Risnandar, dan Front Persaudaraan Islam, Luqman.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kuningan, Toto Toharudin, mengatakan pihaknya sengaja mengundang para pentolan Ormas ini untuk menjalin silaturahmi dalam memperkuat bangunan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan.
"Kedua, pertemuan ini juga menjadi sarana tabayyun kita terkait pelaksanaan Festival Waduk Darma yang beberapa hari ini menjadi sorotan rekan-rekan, " ujarnya
Pihaknya juga mengharapkan adanya saran dan pandangan dari beberapa pimpinan Ormas tersebut untuk mewujudkan cita-cita wisata halal di Kuningan.
" Kita juga atas nama Disporapar mohon maaf bilamana dalam pelaksanaan FWD atau dalam kinerja kami ada kekhilafan di luar sepengetahuan Saya, " ujarnya.
Diyakinkannya, terkait kesalahan yang pasti ada di pihaknya, adalah risiko jabatan yang diembannya, karena tidak ada prajurit yang salah.
"Saya terima teguran dan saran agar ada perbaikan ke depan. Kita sebenarnya punya tagline Indah Wisatanya Damai Warganya, " terang Toto.
Pihaknya mengakui mempunyai tugas meminimalisir hal-hal jelek di sektor pariwisata dengan visi agamis yang dimiliki Kabupaten Kuningan.
"Semoga ini jadi titik awal kebangkitan pariwisata Kuningan dengan norma-norma yang ada. Namun kita juga tidak berani menjamin karena sebagai manusia masih ada batasan, " ucapnya.
Sementara, salah seorang pentolan Ormas yang hadir, Dadan Somantri, mengatakan untuk hal permohonan maaf tentu sebagai manusia pasti akan memaafkan. Namun terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap norma, perda maupun aturan lainnya, Dadan meminta pihak penegak hukum atau penegak perda harus memberikan sanksi terhadap penyelenggara FWD.
"Maaf sih gampang tapi soal kepercayaan dari masyarakat setelah melihat kejadian kemarin tentu sudah berkurang, " katanya. (Nars)
0 komentar:
Posting Komentar