Ads Top

Eksistensi DPRD Kuningan Dianggap Tidak Ada, Eksekutif Dianggap Pelit Informasi

Suasana Audiensi di Gedung DPRD Kuningan


KUNINGAN - Berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan diluapkan Sosial Control Indepence Yayasan Bilal Al-Alim dalam agenda audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kuningan di ruangan Banggar DPRD Kuningan, Selasa (9/11/2021).

Dalam judul surat permohonan audiensi, SCI-YBA, menyoroti Kebijakan atau Prilaku Oknum Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Kuningan yang dinilai mereka selama ini buruk.

Selain menyoroti kebijakan eksekutif, 9 pentolan SCI ini juga menyoroti sikap legislator di Kuningan yang dianggap hanya berdiam diri saat mengetahui adanya banyak masalah tersebut.

"Saat ini kami melihat bapak ibu anggota DPRD masing-masing sibuk dengan partainya masing-masing bukannya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maka kami menganggap eksistensi DPRD Kuningan ini hilang," ujar Budi, salah seorang peserta audiensi, dengan tegas di hadapan para pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Kuningan.

Pihaknya menilai selama ini anggota DPRD di Kuningan hanya mewakili partai, bukan mewakili rakyat.


"Kami nyatakan dengan tegas DPRD dianggap pengecut dan tidak ada keberanian dalam menangani berbagai masalah di masyarakat. Kenyataannya eksistensi DPRD ini hilang oleh oligarki politik," tegasnya.

Ia meminta baik eksekutif maupun legislatif jangan berdiam diri saat melihat banyak persoalan di masyarakat.

"Jika tidak mampu, maka kami akan bersikap tegas dan menggerakkan rakyat untuk melakukan unjuk rasa. Kami telah mewakilkan aspirasi kami pada bapak ibu, jangan hanya diam saja, apa gunanya ada wakil rakyat jika hanya berdiam diri," tegasnya lagi.

Sementara, koordinator SCI-YBA, Dadan Somantri Indra Santana, mengungkapkan banyaknya persoalan "kesalahan" yang dilakukan para pejabat di Kabupaten Kuningan ini sudah tidak bisa ditolelir lagi. Semuanya harus dijelaskan sejelas-jelasnya pada masyarakat secara terbuka.

Adapun betbagai permasalahan yang terjadi akumulatif yang dilakukan pejabat penyelenggara pemerintahan ini dianggap pihaknya satu per satu seolah hilang ditelan bumi tanpa ada penyelesaian yang terbuka pada masyarakat.

Permasalahan yang telah diinventarisir pihaknya ini, diantaranya, soal kasus dugaan asusila yang dilakukan anggota DPRD, kasus dugaan penyalahgunaan bantuan pokir sapi anggota  DPRD Kuningan, soal Kadisdikpora yang mengaku tidak ada dana pemeliharaan GOR, dan soal pelaksanaan Festival Waduk Darma yang telah terbukti banyak pelanggaran.

" Kemudian soal keterbukaan informasi publik di lingkup SKPD Pemkab Kuningan yang nol besar. Lalu soal adanya anggota DPRD yang mundur tapi tidak jelas ujungnya. Kemudian soal screenshot chattingan Ketua DPRD yang telah membuat resah," kata Dadan.

Pihaknya meminta DPRD jangan merasa bangga saat telah bekerja melakukan tupoksinya, karena memang itu yang harus dikerjakan DPRD dan digaji oleh uang rakyat.

"Namun kami melihat fakta yang terjadi, banyak dugaan pejabat berperilaku tidak benar karena kurangnya pengawasan dari DPRD," tudingnya.

Sementara, mewakili para pimpinan fraksi dan  pimpinan DPRD, Ujang Kosasih, mengaku mengapresiasi upaya audiensi yang telah ditempuh SCI-YBA ke DPRD.

"Bahwa dalam ajaran Al Qur'an memang harus ada sikap saling menasehati dalam hak dan kesabaran. Kita pahami bersama, manusia tidak ada yang sempurna, maka kita harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Itulah makanya kita perlu silaturahim dan komunikasi," papar Ujang.

Atas berbagai permasalahan yang telah diinventarisasi oleh SCI-YBA, Ujang mengklaim bahwa semua masalah itu sudah masuk ke dalam "radar" DPRD.

"Soal eksistensi DPRD, kami menyatakan masih punya. Buktinya, kami terus menjalankan fungsi kami sebagai DPRD hingga saat ini," ucapnya.

Bukti tersebut, pihaknya menjawab, adalah dengan dijalankannya tiga fungsi DPRD, yakni Budgeting, Legislasi dan Pemgawasan.

Sementara, pimpinan DPRD lainnya, Dede Ismail, menambahkan bahwa DPRD adalah 'jongos rakyat'.

Pihaknya menanggapi masukan dari peserta audiensi, sebagai masukan yang sangat berharga.

"Karena rakyat adalah bos kami, maka kewajiban kami untuk melayani majikannya yakni Rakyat," katanya.

Semua masukan dari SCI, imbuh Dede, menjadi nutrisi bagi pihaknya yang nanti wajib dibawa ke dalam rapat lebih lanjut di komisi-komisi agar bisa dibahas dan ditindaklanjuti.

"Contoh soal Bansos itu ada di komisi yang mitranya Dinsos, soal Pokir Sapi ada di komisi yang mitranya Diskanak, dan soal Anggaran GOR, komisi yang bermitra dengan Disporapar wajib membahasnya," papar Deis.

Pihaknya berjanji akan memberikan hasil pembahasan tersebut secara terbuka pada masyarakat.

Terpantau audiensi tersebut nampak dihadiri oleh sejumlah pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Kuningan, diantaranya Dede Ismail, Ujang Kosasih, Deki Zainal Mutaqin, M Apip Firmansyah, SAW Tresna Septiani, Elin Lusiana, Rani Febriani dan Etik Widiati. (Nars)

Diberdayakan oleh Blogger.