 |
| Wakil Bupati Kuningan, HM Ridho Suganda |
KUNINGAN - Beda paham soal ada atau tidaknya anggaran pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR) Ewangga antara Wabup Kuningan, M Ridho Suganda dan Kadisporapar, Toto Toharudin, dipandang Bupati Acep Purnama tidak perlu diungkap ke publik.
Karena jika ada perbedaan pernyataan antara pejabat yang ditulis di media, hal ini, kata Bupati bisa memunculkan anggapan adanya disharmonisasi di tubuh penyelenggaraan pemerintahan di bawah pimpinannya.
"Padahal kan sebenarnya tidak ada (disharmonisasi itu). Kalau ada sesuatu hal bisa lebih dulu disampaikan kepada Saya sebelum mengungkapkannya di media, " kata Acep, Rabu (03/11) di Resto Dedekaka.
Tanggapan Bupati Acep ini, ternyata memantik semangat Wakil Bupati, M Ridho Suganda untuk lebih dalam mengecek langsung proses audit internal di lingkup Pemkab Kuningan.
"Biar semuanya terbuka, Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai koordinator pengawasan, dan saya lihat ini ada masalah dalam penggunaan anggaran pemeliharaan, " beber Ridho.
Ia pun mempertanyakan, saat dirinya mempermasalahkan adanya fasilitas umum yang rusak, tapi malah Bupati Kuningan yang mengatakan akan bertanggungjawab atas renovasi fasum itu.
"Kok malah Bupati yang harus tanggung jawab sih? kasihan bener Pak Bupati, masalah begitu-begitu doang harus tanggungjawab, " ketusnya.
Edo, sapaannya, juga mengaku bahwa pernyataannya di media soal kerusakan GOR tidak bermaksud meminta Bupati yang tanggungjawab.
" Kalau begitu ceritanya, enak bener yah, tidak semua beban itu harus dibebankan ke Bupati. Saya sangat menjaga Pak Bupati, masa urusan GOR saja Beliau yang harus tanggungjawab? Sekalian saja tutup dinasnya, tidak perlu ada dinas teknis yang ngurusin, " papar Wabup lagi.
Edo mengungkapkan juga, bahwa pernyataannya soal kerusakan dan mempertanyakan anggaran pemeliharaan GOR adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
"Seperti yang ditugaskan Pak Bupati ke Saya. Saya sedang menjalankan tugas itu, karena Saya merasa ada yang salah dari statement Pak Kadis, maka Saya berkomentar, " ucapnya.
Kata Edo, Kadisporapar mengatakan tidak ada anggaran (pemeliharaan GOR Ewangga) di media. Wabup lalu mempertanyakan audit yang sedang dilakukan yang judulnya pemeliharaan kantor, OSG dan GOR.
"Beliau (Kadisporapar) bilang gak ada anggaran, terus yang sedang diaudit yang judulnya pemeliharaan kantor, OSG dan GOR itu maksudnya GOR yang mana? Kok sudah 100% dilaksanakan?, " tanyanya.
Disambung Wabup, kalau memang Kadisporapar bermasalah dengan ucapannya di media, Edo mempersilakan semuanya agar dibedah bersama. Pihaknya mengaku terbuka untuk berkomunikasi dalam membicarakan masalah ini.
"Tapi harus dibuka seluas-luasnya, Jangan sampai ada keterangan yang ditutupi. Mangga saya tunggu, kalau perlu seluruh dinas datang ke Saya untuk sama-sama kita bedah, " tantangnya.
Wabup juga menyindir sikap Bupati Acep yang malah seakan-akan membiarkan ada bawahannya yang bermasalah.
"Pak Bupati, bukan begtu cara melindungi anak Buah. Kalau begitu caranya tidak menjadikan Bapak seorang yang bijak juga. Malah makin dianggap sepele sama anak buah, " ungkap Wabup Ridho.
Dirinya merasa aneh, saat mempermasalahkan adanya kerusakan GOR malah dianggap seperti mencari-cari masalah. Padahal pihaknya mengklaim jelas mengetahui adanya masalah dalam penggunaan anggaran pemeliharaan GOR ini.
"Aneh yah, seharusnya seneng Saya sentil dinasnya. Kalau baca jawaban (Bupati) kok kayak saya yang dianggap nyari masalah, " ujarnya.
Kalau tahu Bupati yang akan menjawab soal renovasi GOR tersebut, imbuh Wabup, seharusnya dirinya langsung saja protes ke Bupati saat melihat kerusakan fasum.
"Kalau begitu besok-besok saya nyalahin Bupati saja kalau fasilitas GOR amburadul, " katanya lagi.
Kepada kuninganreligi.com, Wabup menandaskan bahwa sikapnya dalam masalah kerusakan fasilitas GOR Ewangga ini hanya menjalankan fungsi sebagai koordinator pengawasan, bukan meminta kepala daerah yang bertanggung jawab.
Wabup mengaku yakin bahwa sikap yang diambilnya guna mempertanyakan masalah anggaran pemeliharaan GOR Ewangga adalah langkah yang benar.
"Saya akan mengakui salah apabila apa yang saya ucapkan ternyata gak bener. Tapi sebaliknya, kalau memang ucapan saya terbukti, silahkan dinas Porapar bertanggungjawab. Jangan minta Bupati yang tanggungjawab, " tegasnya. (Nars)
Posting Komentar
0 Komentar