Ads Top

Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH MH

KUNINGAN - Bupati Kuningan, Acep Purnama marah besar saat mengetahui sebagian pejabat pemerintahan desa di wilayahnya ikut dalam aksi damai di Istana Negara untuk menolak Perpres 104 tahun 2021, pada Kamis (16/12). 

"Saya menyayangkan ya, kalau setiap keputusan dilawan dengan suatu aksi, jujur saja, Saya kurang sepakat, " ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri pembukaan Lomba Senam Jabar Juara di GOR Ewangga Kuningan, Kamis pagi. 

Keputusan Pemerintah Pusat, imbuh Acep, adalah keputusan yang harus dihormati oleh masyarakat dan unsur pemerintahan. 

"Kalau ada yang tidak sepakat komunikasikan dong. Kita ini sama-sama penyelenggara pemerintahan dari mulai pusat sampai desa, kalau ada Bapak-bapak Kades, perangkat desa ada yang ikut aksi, itu kurang baik, " tandasnya. 


Kalau protes mereka disalurkan dalam kegiatan yang baik, Acep mengaku masih memakluminya. 

"Tidak usah dengan aksi lah, jujur saja Saya kecewa kepada seluruh jajaran Kades yang ikut, " tegas Acep. 

Baca Juga:

Ratusan Anggota Apdesi Kuningan Ikut Aksi di Istana Negara Siang Ini, Apa Tuntutannya? 

Ia mengapresiasi, masih ada sebagian Kades dan perangkatnya yang masih memiliki pemikiran positif dengan terbitnya Perpres 104/tahun 2021 ini. 

Upaya protes yang dilayangkan para Kades dan perangkatnya ini, imbuhnya, cukup melalui perwakilan wadah mereka yakni Apdesi. 

"Cukup perwakilan saja. Ngapain berbondong-bondong puluhan bus ke Jakarta. Seharusnya Bapak-bapak ini bertugas di lapangan, bertugas melayani masyarakat, " kesal Acep. 

Baca juga:

Pemdes Klaim Lebih Tahu Kemiskinan di Desanya, Perpres 104 Minta Dicabut

Ia mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Apdesi Kuningan, bahwa Pemkab Kuningan melarang para Kades ini melakukan aksi. 

"Larangan ini tidak diindahkan mereka. Ini yang membuat Saya kecewa, " ungkapnya. 

Jika komunikasi tersebut tidak diindahkan, Acep mempertanyakan sejauhmana hubungan hierarkis penyelenggara pemerintahan antara Kepala Daerah dengan Kades. 

"Sejauh mana hubungan kita dalam pemerintahan? Jika instruksi Saya sebagai Kepala Daerah saja tidak didengarkan, " tanya Acep. 

Sebelumnya diberitakan, ratusan Kades dan perangkatnya, yang tergabung dalam Apdesi Kuningan, ikut ambil bagian dalam aksi damai di Istana Negara, Kamis (16/12). 


Ribuan anggota Apdesi se-Indonesia lakukan  aksi tuntutan kepada Pemerintah Pusat agar merevisi atau mencabut Perpres Nomor 104 tahun 2021, karena dinilai membingungkan kerja mereka. 

Perpres ini disebutkan terbit bersamaan dengan instruksi Menteri Desa dan PDTT yang malah meminta pemdes agar memaksimalkan Dana Desa untuk pencapaian SDGs Desa. (Nars) 

Diberdayakan oleh Blogger.