Ingin Perwakilan Perempuan di Legislatif Bertambah, IMM: Ini Negara Demokrasi

Ketua pelaksana Kemah Ideopoliter PC IMM Kuningan, Muhammad Sahroji 

KUNINGAN - Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan menyoroti perihal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dibahas pada agenda Kemah Ideopoliter (Ideologi, Politik dan Literasi) yang digelar PC IMM Kuningan pada Sabtu-Ahad (22-23/10/2022) di Buper Tenjo Laut, Palutungan, Kabupaten Kuningan.

Ketua panitia pelaksana Kemah Ideopoliter PC IMM Kuningan, Muhammad Sahroji, kepada kuninganreligi.com menyebutkan agenda Kemah Ideopoliter ini membicarakan 3 hal yakni ideologi, politik dan literasi.

"Tema kegiatan adalah dari PC IMM Kuningan untuk Kuningan Maju," katanya.

Menurut Sahroji, Indonesia merupakan negara demokrasi, maka di negara demokrasi perjuangan membela hak-hak perempuan harus terus digelorakan.

"Pemerintah daerah pun wajib menggelorakan hak- hak perempuan, karena ini merupakan bagian dari emansipasi wanita,:" ujarnya.

Guna memperjuangkan hak-hak mereka, imbuhnya, maka perempuan harus aktif dalam setiap celah yang bisa membantu pembuatan kebijakan di daerah, termasuk terjun ke dunia politik.

"Dengan masuk dunia politik bahkan bisa jadi anggota legislatif, tentu perempuan bisa memberikan pemikiran mereka pada kebijakan yang cenderung membela hak kaum hawa," papar Sahroji lagi.

Sementara, narasumber kegiatan ini, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuningan, Sri Laelasari, menyambut baik agenda Kemah Ideopoliter yang digelar PC IMM Kuningan.

Apalagi dalam kegiatan tersebut digelorakan upaya mendorong perempuan untuk bisa muncul dalam setiap sendi kehidupan.

"Saya apresiasi, karena memang perempuan tak boleh puas hanya menjalani rutinitas di rumah, tapi perempuan juga harus bisa ikut memperjuangkan hak-hak asasi mereka," papar Sri.

Salah satu kesempatan bagi kaum hawa untuk bisa memperjuangkan haknya adalah dengan ikut terjun ke dunia politik.

"Melalui lembaga legislatif, perempuan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk membuat kebijakan yang pro kepada mereka," tandasnya.

Untuk saat ini, terang Sri, di DPRD Kuningan sudah ada sekira 21 % keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga ini.

Ia berharap kedepan, keterwakilan perempuan di DPRD Kuningan bisa terus bertambah agar kebijakan Pemerintah Daerah bisa semakin membela kaum perempuan. (Nars)