Ads Top

Ancaman Resesi Tahun 2023, Pemkab Kuningan Harus Hindari Agenda Seremonial

Asisten Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, DR Ukas Suharfaputra 

KUNINGAN - Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara yang bakal terancam imbas ancaman resesi ekonomi global di tahun 2023. Hal ini, tentu juga bakal dirasakan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.


Asisten Daerah 2 Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfaputra, mengatakan hal itu, saat berbincang dengan kuninganreligi.com, di Gedung Purbawisesa, Setda Kuningan, usai menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu (28/12/2022).


Kabupaten Kuningan, menurutnya, untuk tahun 2023, ada tinjauan dari Bank Indonesia, bahwa angka inflasi di wilayah Ciayumajakuning akan semakin tinggi.



"Sisi yang patut diwaspadai, inflasi ini akan naik (di tahun 2023). Inflasi kita, terutama di Provinsi Jawa Barat agak mengkhawatirkan," terang Ukas.


Tingkat inflasi, di Jawa Barat pada triwulan ke-2 dan ke-3 , imbuhnya, ada di angka 4,42 %.


Peningkatan angka inflasi ini, kata Ukas, memang berlaku secara regional maupun nasional. 


"Yang menjadi catatan, jika kenaikan angka inflasi Kuningan ini ada di atas rata-rata rentang nasional," sebutnya.


Untuk ambang inflasi yang terkendali tingkat nasional adalah 3 +/- 1 %. Jadi tingkat inflasi itu harus berada di angka 2 sampai 4 %. 


Tingkat inflasi tinggi ini, sebutnya lagi, kedepan ada ancaman terhadap daya beli masyarakat. Sementara, di Kabupaten Kuningan, ada data bahwa indeks daya beli masyarakat yang paling bermasalah dibanding IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan.


"Indeks daya beli kita hanya di bawah angka 6," jelas mantan Kadis DKPP Kuningan ini.



Catatan yang harus diwaspadai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut di tahun 2023, Ukas menggarisbawahi, pemerintah harus bisa meredam terkait perilaku inflasi ini.


"Berarti agar inflasi ini bisa kita redam, pemerintah daerah harus bisa melaksanakan kebijakan yang mencakup 4 aspek penting," katanya.


Keempat jurus untuk menangani masalah inflasi ini, rincinya, pertama adalah pemerintah daerah harus bisa melaksanakan kebijakan yang bisa membuat harga-harga terjangkau.


"Kemudian, pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat. Lalu, Pemerintah Daerah juga harus menjamin distribusi kebutuhan masyarakat ini lancar," gamblangnya.


Didamping itu, pemerintah juga harus bisa menjalin komunikasi yang efektif antar komponen.


Keadaan ekonomi masyarakat di tahun 2023, sambung Ukas, akan diperparah dengan kondisi iklim yang diprediksi akan tidak bersahabat. 


Pihak BMKG sudah merilis bahwa di tahun 2023 akan ada kondisi iklim kemarau kering yang berkepanjangan (El Nino).


"Sudah mah ada ancaman inflasi tinggi, ditambah kondisi iklim alam yang kering, ini ancaman yang patut diwaspadai pemerintah saat ini," tandasnya.


Pihaknya menyarankan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, sebelum anggaran tahun 2023 bergulir, perlu ada program kebijakan yang benar-benar terarah dan tepat sasaran.


"Sektor-sektor produksi kebutuhan primer masyarakat dan pengamanan ketersediaan pasokannya harus benar-benar di-push mulai saat ini," ungkapnya.


Ia menambahkan, permasalahan lain yang masih dimiliki Kabupaten Kuningan adalah tingginya angka kemiskinan. Angka ini bisa saja naik karena merangkaknya tingkat inflasi.


"Belum lagi postur APBD kita tertekan karena kita tidak punya ruang kreatifitas untuk mengelola DAU," tegasnya.


Dari semua ancaman yang akan dihadapi ini, Ukas memandang di tahun 2023, situasi tersebut bukan satu kondisi yang bisa dianggap biasa-biasa saja.


"Tahun 2023 ini harus ada pemikiran, pengejawantahan, kebijakan-kebijakan yang benar-benar tepat untuk dilakukan pemerintah," katanya.


Ukas menegaskan, kedepan, penggunaan APBD harus dilakukan lebih hati-hati, terukur, terarah dan efisien, juga untuk masalah yang urgent saja.



"Harus tidak lagi melakukan hal-hal yang sebatas hanya seremonial saja," tandasnya.


Kedepan, kebijakan pemerintah daerah harus lebih pro-poor (sasaran masyarakat miskin), pro-job (sasaran pada pengangguran), dan pro-growth (untuk meningkatkan pertumbuhan di masyarakat).


"Tahun 2023 nanti bolong di sabuk kita harus digeser lebih ketat lagi," tutupnya. (Nars)


Diberdayakan oleh Blogger.