 |
| Peserta sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 foto bersama |
KUNINGAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan peluncuran program Siaga Pengawasan Pemilu 2024, pada Selasa (14/02/2023) di Aula Horison Tirta Sanita, Kecamatan Panawuan, Kabupaten Kuningan.
Agenda yang digelar secara serentak oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia ini, digabungkan juga dengan pelaksanaan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, melalui komisioner Bawaslu Ikhsan Bayanulloh, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda yang digelar tepat satu tahun sebelum pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
"Tahapan Pemilu saat ini sudah dimulai dan puncaknya nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu kita perlu mempersiapkan berbagai hal terkait pengawasan Pemilu agar terlaksana dengan baik," papar Ikhsan.
Terkait pengawasan tersebut, imbuhnya, tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari seluruh pihak baik aparat keamanan maupun dari seluruh komponen masyarakat sehingga pemilu bisa terlaksana dengan jujur adil.
"Apalagi ada amanat dari Ketua Bawaslu RI, bahwa hari ini akan dilaksanakan event penting yakni Soft Launching posko kawal hak pilih melalui Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu," katanya.
Sementara, Bupati Kuningan, Acep Purnama, yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kuningan, Muhammad Budi Alimudin, menyebutkan, Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Prises pelaksanaan Pemilu juga yang harus melibatkan seluruh komponen anak bangsa sesuai dengan peranan mereka masing-masing," jelasnya.
Bupati menekankan, pada perjalanan tahapan Pemilu dibutuhkan keharmonisan para penyelenggara pemilu, sehingga terjalin sinergitas yang sejalan, bahwa semua memiliki tugas yang sama, yakni menyukseskan pemilu dan Pemilukada 2024.
"Bilamana ada satu permasalahan di dalam perjalanannya, maka yang harus dikedepankan adalah fakta," tandas Budi Alimudin.
Ia menambahkan, prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
"Diharapkan penyelenggara pemilu yang memiliki karakter dan kompetensi yang mumpuni," sebutnya.
Disamping itu, SDM penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, dibutuhkan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan hal yang mumpuni.
"Serta memiliki kapabilitas, integritas dan yang lainnya yang membuat pelaksanaan Pemilu tersebut akan lebih bermartabat," katanya lagi.
Selain itu, kepada personalia penyelenggara Pemilu, Ia meminta untuk menjaga independensi, mandiri dalam bersikap, patuh terhadap aturan hukum dan open mind.
"Juga untuk lebih berfikir kreatif dan harus jadi seorang manajer yang terampil dan handal," ujarnya di depan para Ketua Panwascam se-Kabupaten Kuningan yang ikut serta pada agenda itu. (Nars)
Posting Komentar
0 Komentar